Mal Buka Sampai Pukul 9 Malam saat PPKM Mikro, PKS: Ini Bukan Pengetatan Tapi Pelonggaran

Pemerintah memutuskan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro mulai 9 sampai 22 Februari 2021. Aturan ini tertuang dalam Instruksi Mendagri Tito Karnavian Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM dan Pembentukan Posko Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan. Pemberlakuan PPKM skala mikro mendapat catatan kritis dari Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.

Satu di antaranya adalah soal jam operasi mal dan jumlah pekerja yang WFH (Work From Home). "Pemerintah menyebut PPKM Jawa Bali tidak efektif menurunkan kasus Covid 19, padahal dalam aturan itu mal dibatasi hanya boleh sampai pukul 19.00 dan jumlah WFO 25 persen," kata Netty melalui keterangannya, Selasa (9/2/2021). "Tapi, kenapa justru dalam PPKM skala mikro ini restoran dan mall boleh sampai pukul 21.00 dan jumlah WFO justru naik menjadi 50 persen. Namanya bukan pengetatan, tapi pelonggaran. Ketidaksinkronan semacam ini hanya menambah keriuhan komunikasi," lanjutnya.

Netty meminta pemerintah agar tidak asal asalan dalam membuat kebijakan dengan berganti ganti istilah yang membuat masyarakat bingung, tapi kasus Covid 19 terus menanjak. Menurutnya, terlalu banyak istilah yang berganti ganti bisa membuat rakyat bingung. Apalagi kebijakan tersebut nyatanya tidak efektif dalam menurunkan jumlah kasus.

Masyarakat bisa menjadi tidak peduli lagi dengan kebijakan pembatasan yang dibuat oleh pemerintah. “Apa target dari PPKM skala mikro ini? Apa indikator keberhasilan PPKM? Bukankah para epidemiolog selalu mengingatkan bahwa kebijakan penanganan itu harus mampu mencegah penyebaran, menurunkan morbiditas, dan menekan mortalitas yang disebabkan Covid 19," ujarnya. "Seharusnya pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya, kebijakan itu harus terukur bukan berdasarkan asumsi semata," imbuhnya.

Daripada PPKM skala mikro, Netty lebih menyarankan untuk dilakukan karantina total guna memutus mata rantai penyebaran dan memastikan sistem pelayanan kesehatan tetap bertahan. "Saat ini jumlah fasyankes di beberapa daerah telah penuh, antrian pasien yang harus dirawat juga makin panjang. Dengan karantina wilayah dan pembatasan mobilitas total diharapkan dapat menjadi efek kejut yang efektif menahan laju kurva Covid 19,” katanya. Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah agar memastikan RT maupun kelurahan yang diisolasi mendapatkan penanganan yang cepat serta terpenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya.

“Posko posko yang dibangun harus sigap. Jangan hanya sekadar menjaga dan mengawasi tapi juga cepat memastikan terpenuhinya kebutuhan warga masyarakat yang wilayahnya diisolasi. Ini kewajiban negara yang tidak bisa dihindari jika ingin menjamin keselamatan rakyatnya,” pungkas Netty.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *